LAPANNews — Pemerintah pusat resmi menjadikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai salah satu prioritas nasional tahun 2026. Melalui kebijakan terbaru dalam Permendesa Nomor 10 Tahun 2025, sebanyak 58,03 persen Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi di seluruh Indonesia.
Program yang diklaim sebagai tonggak kebangkitan ekonomi desa ini digadang-gadang mampu menciptakan jutaan lapangan kerja, memperkuat UMKM, hingga menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Namun di balik semangat nasionalisme dan jargon ekonomi kerakyatan, muncul gelombang kritik dari sejumlah pengamat, aktivis anggaran negara, hingga masyarakat desa yang mulai mempertanyakan arah kebijakan tersebut.
Ambisi Besar Negara Menggerakkan Ekonomi Desa
Dalam pidatonya saat peluncuran program nasional koperasi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi merupakan simbol kekuatan rakyat kecil yang bersatu menghadapi tekanan ekonomi global.
“Dari lemah menjadi kekuatan. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini konsep koperasi dan gotong royong,” tegas Presiden.
Pemerintah menyebut lebih dari 1.061 koperasi telah mulai beroperasi hanya dalam tujuh bulan pertama. Bahkan, lebih dari 9.000 gedung, gudang, dan sistem koperasi diklaim telah siap secara fisik.
Target pemerintah tidak main-main:
- menggerakkan ekonomi desa,
- memperkuat distribusi pangan,
- menyerap dua juta tenaga kerja,
- serta menjadikan koperasi sebagai pusat ekonomi rakyat.
Namun pertanyaan besar mulai muncul di tengah masyarakat:
apakah desa benar-benar siap mengelola proyek ekonomi berskala nasional tersebut?
Ketika Harga Dapur Naik, Dana Desa Justru Dialihkan
Di tengah tekanan ekonomi yang belum stabil, banyak masyarakat desa kini menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi.
Harga beras, minyak goreng, cabai, hingga kebutuhan rumah tangga lain terus bergerak naik mengikuti fluktuasi pasar dan nilai tukar dolar. Ironisnya, ketika dolar turun, harga kebutuhan pokok justru jarang ikut turun.
Situasi ini memicu kritik bahwa pemerintah terlalu fokus pada proyek besar nasional, sementara persoalan ekonomi dasar rakyat belum terselesaikan.
“Rakyat sedang sulit membeli kebutuhan dapur, tetapi anggaran desa malah diarahkan besar-besaran untuk koperasi yang belum tentu siap,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Sumatera Utara kepada Lapannews.
Dewan Pakar LAPAN: “Jangan Sampai Ini Jadi Kemiskinan Sistemik”
Sorotan tajam datang dari Purnawirawan TNI Sunardi, Dewan Pakar Lembaga Advokasi Penggunaan Anggaran Negara (LAPAN).
Menurutnya, koperasi memang dapat menjadi solusi ekonomi rakyat apabila dibangun dengan sistem bisnis yang sehat, profesional, dan transparan. Namun ia mengingatkan bahwa pola implementasi yang terburu-buru justru berpotensi menciptakan “jebakan kemiskinan sistemik”.
Sunardi menilai ada indikasi pembentukan koperasi hanya demi memenuhi target administratif pusat.
“Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek ABS, asal bapak senang. Di atas kertas terlihat sukses, tetapi kenyataannya tidak berjalan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah beredarnya sejumlah video media sosial yang memperlihatkan beberapa koperasi desa tampak tidak aktif hanya beberapa hari setelah diresmikan.
Salah satu yang ramai menjadi sorotan publik adalah KDMP Desa Plosowahyu di Kecamatan Lamongan, Jawa Timur.
Fenomena koperasi yang sepi aktivitas setelah peresmian memunculkan pertanyaan serius terkait:
- kesiapan manajemen,
- kualitas SDM desa,
- hingga efektivitas penggunaan anggaran negara.
Risiko Crowding Out: Infrastruktur Desa Bisa Terkorbankan
Pengamat ekonomi publik menilai pengalokasian lebih dari separuh Dana Desa untuk koperasi berpotensi memunculkan efek crowding out.
Artinya, anggaran desa dapat tersedot untuk satu program besar sehingga pembangunan lain menjadi terhambat.
Yang terancam antara lain:
- pembangunan jalan desa,
- irigasi pertanian,
- sanitasi,
- pelatihan SDM,
- pendidikan masyarakat,
- dan layanan sosial lainnya.
Jika koperasi gagal berkembang atau mengalami kredit macet, desa berisiko menghadapi tekanan fiskal jangka panjang.
“Kalau koperasi tidak menghasilkan keuntungan, desa hanya akan menanggung beban operasional dan potensi utang,” ujar seorang pengamat ekonomi kerakyatan.
Sinergi dengan MBG Dinilai Rawan Permainan Anggaran
Pemerintah juga menjadikan KDMP sebagai pemasok utama bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara teori, skema ini mampu menciptakan efek ekonomi besar:
petani lokal menjual hasil panen ke koperasi, lalu koperasi menyuplai kebutuhan dapur MBG.
Namun sejumlah pihak mengingatkan bahwa rantai distribusi pangan berskala nasional sangat rawan penyimpangan apabila pengawasan lemah.
Sunardi menegaskan bahwa tanpa transparansi total, program ini berpotensi menjadi ruang permainan anggaran dan monopoli kelompok tertentu.
“Dana besar yang turun ke desa harus benar-benar diawasi masyarakat. Kalau tidak, ini bisa menjadi ladang korupsi sistematis,” katanya.
Harapan atau Beban Generasi Mendatang?
Program KDMP memang membawa harapan besar bagi kebangkitan ekonomi desa Indonesia. Namun keberhasilannya tidak cukup hanya dengan peresmian gedung, papan nama koperasi, atau target angka nasional.
Keberhasilan koperasi ditentukan oleh:
- kemampuan bisnis,
- kualitas pengelola,
- pendampingan profesional,
- dan keterlibatan masyarakat desa secara aktif.
Tanpa itu semua, koperasi dikhawatirkan hanya menjadi proyek administratif yang membebani Dana Desa dan meninggalkan persoalan ekonomi baru di masa depan.
LAPAN pun mengimbau masyarakat desa dan kelurahan untuk aktif mengawasi setiap musyawarah pembentukan KDMP/KKMP, termasuk penggunaan anggaran dan mekanisme pengelolaannya.
Di tengah besarnya ambisi menuju Indonesia Emas, publik kini menanti satu jawaban penting:
Apakah Koperasi Merah Putih benar-benar akan menjadi mesin kemakmuran rakyat, atau justru menjadi awal lahirnya krisis ekonomi desa yang baru? [*red]
0 Komentar